Salah satu amanah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU)
Jombang adalah peningkatan bidang ekonomi yang berbasis keummatan. Tentu, hal
ini menjadi sinyalemen kuat bahwa kepengurusan NU di bawah kepemimpinan KH Said
Aqil Siroj memiliki perhatian yang serius di bidang kesejahteraan umat.
Selain itu, saat ini PBNU juga sudah melaksanakan
berbagai macam program dan kegiatan seperti melakukan advokasi, menjalin
kerjasama dengan swasta dan pemerintah, serta membentuk perkumpulan saudagar
Nahdliyin untuk memperkuat dan mewujudkan ummat yang mandiri dalam bidang
ekonomi.
Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan warga NU berada
di pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Selain itu, saat ini tidak sedikit
warga NU yang hidup di kota yang bergerak di bidang-bidang jasa dan industri.
Mereka juga tidak bisa diremehkan. Namun, jika dibandingkan dengan yang ada di
pedesaan, jumlah mereka tentu masih kalauh jauh.
Untuk itu, perlu upaya yang masif dan sistematis
–terutama PBNU- untuk memberdayakan mayoritas warga NU tersebut sehingga mereka
memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri. Tapi, bagaimana caranya? Dan
harus dimulai dari mana?
Berikut hasil wawancara wartawan NU Online,
Ahmad Muchlishon, kepada Ketua PBNU Bidang Perekonomian, Eman Suryaman:
Bagaimana NU memandang kemandirian
ekonomi ummatnya?
Sebelum NU lahir, Mbah Wahab Chasbullah dan kiai
lainnya mendirikan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan para pedagang). Ini adalah
cikal bakal dari NU. Maka dari itu, di dalam sejarahnya para pendiri NU
memiliki perhatian yang lebih terhadap perekonomian dan kesejahteraan ummat.
Karena apabila Nahdliyin ekonominya kuat, maka NU dan Indonesia akan juga kuat.
Begitu juga sebaliknya.
Kalau saat ini?
Sebagaimana yang telah disepakati saat Muktamar
Jombang bahwa ada tiga amanah yang menjadi perhatian khusus, yaitu pertama,
peningkatan bidang pendidikan. Saat ini, ada puluhan ribu sekolah Ma’arif dan
ada tiga puluh satu perguruan tinggi NU yang sudah dibangun. Kedua, peningkatan
bidang kesehatan. NU juga sudah membangun rumah sakit, klinik kesehatan, dan
pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya.
Ketiga, peningkatan bidang ekonomi. PBNU juga berupaya
untuk meningkatkan kesejahteraan Nahdliyin dalam bidang ekonomi. Ekonomi
Nahdliyin kebanyakan di sektor-sektor informal dan masih menengah ke bawah
seperti pedagang kecil, petani, nelayan, dan lainnya. Kita terus dorong mereka
agar bisa naik ke level menengah.
Caranya, pak?
Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya
dan juga meningkatkan mutu kualitas hasil produksinya. Misalnya, kalau dulu
menggunakan plastik biasa dalam mengemas produk, sekarang bisa menggunakan
plastik yang menarik. Pengolahannya dan hasilnya juga dibaguskan. Sehingga
nilainya juga akan lebih bagus juga.
Distribusi hasil produksi juga harus diperluas. Kalau
dulu hanya dijajakan di kampungnya saja, sekarang bisa dipasarkan kemana-mana
dan murah dengan menggunakan internet seperti toko online di website ataupun
media sosial.
Selain itu, pemerintah juga harus berpihak dengan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pelaku ekonomi menengah ke
bawah tersebut agar mereka bisa meningkat. Saat ini, kesenjangan di Indonesia
cukup memprihatinkan. Kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang
saja. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu bagaimana kekayaan
kita tidak hanya dikelola oleh segelintir orang saja dan bisa dinikmati oleh
masyarakat. Karena negeri ini dibangun dalam rangka untuk mensejahterakan
masyarakatnya.
Kalau ekonomi Nahdliyin saat ini
bagaimana, pak?
Ekonomi warga NU Nahdliyin saat ini kebanyakan masih
berbasis tradisional, karena memang mayoritas warga NU ada di pedesaan. Namun
demikian, banyak juga yang sudah maju dan berada di kelas menengah ke atas,
tetapi ini belum banyak.
Di desa, biasanya mereka ada di pasar-pasar
tradisional, di sektor pertanian, di laut. Mereka masih banyak yang menggukana
cara dan alat yang tradisional. Ini yang harus kita ubah agar mereka bisa
melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara lebih profesional, baik dalam
produksi, pemasaran, ataupun permodalannya.
Ada langkah-langkah khusus untuk
menaikkan mereka?
Pertama, mereka diberikan pelatihan, mulai manajemen,
ketrampilan, IT, dan lainnya. Zaman berputar begitu cepat, kalau mereka tidak
bisa mengikuti tren zaman maka akan tertinggal. Yang terpenting adalah
bagaimana mereka memiliki standar minimal kemampuan manajerial berbasis
IT.
Kedua, kita berupaya untuk menjembatani mereka dengan
pemerintah. Agar mereka mendapatkan dukungan, support, dan bantuan dari
pemerintah. Alhamdulillah, kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan
dan sudah mendapatkan pinjaman tanpa agunan ataupun jaminan. Selain itu, kita
juga sudah melaksanakan MoU dengan Kementerian Koperasi dan Kominfo. Tahun ini,
bantuan permodalan akan diimplemetasikan dan disalurkan kepada mereka pelaku
usaha menengah ke bawah melalui Lembaga Perekonomian NU.
Sebagaimana yang disebutkan, mayoritas
Nahdliyin itu petani. Bagaimana memberdayakan mereka?
Ada tiga kategori petani, yaitu buruh tani, petani
kecil, dan petani profesional. Kebanyakan Nahdliyin adalah buruh tani dan
petani kecil. Agar mereka bisa naik, maka mereka harus diberikan pinjaman tanpa
agunan, tanpa jaminan. Mereka tidak memiliki jaminan, sementara pemerintah
sudah mengeluarkan KUR dan itu menggunakan jaminan. Ini yang menjadi
masalah.
Maka dari itu, kita bekerjasama dengen Kementerian
Keuangan berupaya untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada mereka. Mereka
juga dikasih pelatihan bagaimana bertani yang baik, produktif, dan
melengkapinya dengan peralatan-peralatan yang modern agar efektif.
Jadi, apa tantangan dan peluang
Nahdliyin dalam bidang ekonomi itu?
Di era globalisasi ini, warga NU harus berani
mengambil langkah-langkah strategis di berbagai bidang, baik itu bidang
perdagangan, pertanian, perikanan, dan nelayan. Selain itu, pemerintah juga
harus mendukung pelaku ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas adalah warga NU
tersebut.
Seperti nelayan diberi kapal dengan segala
perangkatnya, petani diberi pupuk dan bibit yang murah. Entah itu bentuknya
hibah ataupun cicilan. Setelah itu, hasil produknya juga harus bisa dipasarkan
dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah terkait dengan harga agar stabil
agar tidak merugikan mereka.
Posting Komentar